Wakil Bupati Deli Serdang, H. M. Ali Yusuf Siregar Minta Semua Komponen Masyarakat Lakukan Upaya Penurunan Stunting

DELI SERDANG - Pencegahan stunting menjadi prioritas nasional dan setiap tingkat pemerintahan dalam menyusun rencana dan anggaran pembangunan nasional maupun daerah.

"Sejalan dengan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang selaku Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Deli Serdang memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di lingkup pemerintah dan non pemerintah di Kabupaten Deli Serdang," kata Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, HM Ali Yusuf Siregar saat membuka Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 di Prime Plaza Hotel, Jalan Sultan Serdang, No.88, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (16/5/2023).

Wabup yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Deli Serdang meminta kepada semua komponen pemerintahan untuk lebih maksimal dalam konvergensi percepatan penurunan stunting dan mengajak non pemerintah ikut serta dalam hal serupa.

Penurunan angka stunting, tegas Wabup, harus tetap menjadi prioritas sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan visi pembangunan Deli Serdang, dengan melaksanakan konvergensi dan integrasi yang melibatkan lintas sektor di lingkup pemerintah dan non pemerintah.

Terlebih, melihat kompleksitas intervensi program percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan pemerintahan saja. Maka, pemerintah memberi ruang apresiasi atas kontribusi setiap unsur pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dalam upaya percepatan penanganan stunting.

"Pada forum koordinasi percepatan penurunan stunting ini, saya yakini akan memberi kontribusi positif bagi percepatan penurunan stunting. Karenanya melalui forum ini, saya mengharapkan dukungan dan semua stakeholder untuk turut terlibat dan ambil bagian dalam berbagai upaya penanganan penurunan stunting di Kabupaten Deli Serdang agar visi kita dalam mewujudkan Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan dapat segera kita wujudkan," harap Wabup.

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sumatera Utara, Muhammad  Irzal SE ME mengatakan sesuai arahan Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin pada Rapat Koordinasi Program Nasional Tahun 2022, konvergensi lintas sektor bukan hanya wacana, melainkan harus bisa terlaksana. Kedua, realisasi konvergensi membutuhkan komitmen, kerja keras dan kesedian para pihak. Dan ketiga, program kegiatan dan anggaran diharapkan agar saling melengkapi.

Oleh karena itu, kepada kementerian dan lembaga yang secara struktural mempunyai kader di lapangan, para gubernur, walikota, bupati, camat, lurah dan kepala desa untuk menguatkan pengorganisasian para pegiat di lapangan, meningkatkan kapasitas dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

"Ini hal yang kita laksanakan pada hari ini. Pegiat lapangan sudah punya kader. Ada 2.900-an kader Tim Pendamping Keluarga(TPK) di Kabupaten Deli Serdang. Tahun 2023, kader tersebut telah dilatih bagaimana melakukan tugas dan fungsinya, sehingga program bisa tercapai," katanya.

Hadir pula pada kegiatan tersebut, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Deli Serdang; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Deli Serdang, Dr Ir Remus Hasiholan Pardede MSi; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Dr Dra Hj Miska Gewasari MM; Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deli Serdang, H Surya Putra; Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Deli Serdang, Hajeman; perwakilan organisasi perangkat daerah terkait, camat se-Deli Serdang; anggota TP PKK Deli Serdang; perwakilan Pengurus Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Washliyah Deli Serdang; perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta, perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) Deli Serdang; dan lainnya.