Tekan Polusi, Pemkab Deli Serdang Gelar Uji Emisi Kendaraan Bermotor

Diskominfostan, Kamis 11 Juli 2024

DELI SERDANG - Untuk menekan polusi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), melakukan uji emisi kendaraan bermotor di depan Terminal Tipe B Lubuk Pakam, Kamis (11/7/2024).

Uji emisi yang dilakukan untuk menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Kabupaten Deli Serdang itu disaksikan langsung Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang, Ir Wiriya Alrahman MM.

"Salah satunya adalah polusi yang dihasilkan kendaraan-kendaraan bermotor, seperti angkutan kota (angkot) yang baru diuji emisinya. Kendaraan ini lulus uji emisi, berarti emisi yang dikeluarkan itu masih di bawah ambang yang ditetapkan," jelas Pj Bupati.

Pj Bupati menyarankan kepada para sopir angkutan umum agar mesin kendaraannya diservis secara rutin. Dengan begitu, emisi yang dikeluarkan akan terkontrol dengan baik.

"Sebelumnya, ada beberapa kendaraan yang tidak lulus uji emisinya, kami mengimbau untuk melakukan servis mesin secara benar, baik dan rutin, sehingga emisi yang dikeluarkan semakin baik," imbau Pj Bupati.

Sebelumnya, Kepala DLH Deli Serdang, Elinasari Nasution SP menjelaskan uji emisi kendaraan bermotor dilaksanakan untuk mengetahui tingkat baku mutu emisi setiap kendaraan yang melintas di Kabupaten Deli Serdang.

"Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari.  Hasil uji emisi ini akan jadi bahan untuk merumuskan program dan kebijakan bagi kendaraan-kendaraan bermotor di Deli Serdang," Katanya.

Kepala DLH mengimbau pemilik kendaraan yang tidak lulus uji emisi untuk melakukan uji secara berkala.

"Kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Deli Serdang dan Auto 2000 Tanjung Morawa. Targetnya adalah kendaraan pribadi, bus, angkutan umum/angkutan kota, kendaraan barang dan truk," rinci Kepala DLH.

Turut hadir pada uji emisi tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Ir Hj Syahrifah Alwiah MMA; Asisten Perekonomian dan Pembangunan, H Khoirum Rijal ST MAP bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.