JAKARTA - Untuk keenam kalinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang melalui Dinas Pendidikan meraih penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas SPd SS MSi kepada Pelaksana Tugas Bupati Deli Serdang, HM Ali Yusuf Siregar disaksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), HM Tito Kanavian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dr Ir Siti Nurbaya Bakar MSc di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Penghargaan keenam kalinya sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik tersebut, yaitu Top 45 Tahun 2020, Top 99 Tahun 2021, Top 45 Tahun 2022 dan Top 99 Tahun 2023. Sekaligus Top inovasi yang keenam, setelah sebelumnya meraih Top Inovasi 99 Tahun 2016 dan Top 99 Tahun 2017.

Usai menerima penghargaan itu, Plt Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi di dalam membidani Inovasi Demi Sepeda Bagus tersebut, khususnya kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Deli Serdang. Penghargaan yang diterima bukan merupakan tujuan akhir inovasi, namun kerja keras yang dilakukan selama ini sudah diakui oleh pemerintah pusat.

"Semoga kerja keras dan penghargaan ini sebagai penyemangat dan mampu memajukan Deli Serdang, terutama di bidang pendidikan sesuai visi-misi, Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya religius dan rukun dalam kebhinekaan," ucap Plt Bupati.

Didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Yudy Hilmawan SE MM, Plt Bupati kembali menjelaskan latarbelakang lahirnya Inovasi Demi Sepeda Bagus tersebut, antara lain Akses pendidikan ABK di Kabupaten Deli Serdang belum terlayani dengan baik. 

Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dikelola pemerintah provinsi, belum mampu menjangkau ABK yang mayoritas di pedesaan, kawasan pesisir dan daerah dengan kantong kemiskinan.

Sekolah Inklusi sebagai solusi pendidikan bagi ABK menyisakan banyak masalah. Dalam hal pembelajaran di kelas, kurangnya tenaga pendidikan yang paham ABK, kurangnya sarana-prasarana pendukung bagi ABK.

Latar belakang lainnya adalah kerjasama antara pihak sekolah dengan orangtua belum berjalan baik, dan terakhir tidak semua ABK bisa belajar di Sekolah Inklusi karena kondisi fisik yang tidak sempurna.

"Inilah hal-hal yang melatarbelakangi kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk membidangi Inovasi Demi Sepeda Bagus ini," terang Plt Bupati.

Untuk diketahui, Kemenpan-RB menyelenggarakan Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik kepada Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik sekaligus melakukan Peresmian 12 Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Peluncuran Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) di Jakarta, Selasa (21/11/2023). 

Penghargaan diberikan kepada Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji yang terdiri dari Top 45 Inovasi Kelompok Umum dan lima pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation yang terjaring di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023.

Dalam sambutannya, Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas menyebutkan transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi kunci untuk akselerasi kualitas pelayanan publik. Transformasi tersebut akan memberikan kemudahan dalam mengakses layanan.

Hadir pula dalam acara tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol Agus Andrianto; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko; Plt Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto; Sekretaris Kementerian PANRB, Rini Widyantini; para PPT Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PANRB; serta para pimpinan instansi peraih penghargaan.

Turut mendampingi Plt Bupati pada penerimaan penghargaan tersebut, Pelaksana Tugas Ketua TP PKK Deli Serdang, Ny Hj Sri Pepeni Ali Yusuf Siregar; Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, M Ari Mulyawan SH MAP; Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr Drs H Citra Effendi Capah MSP; Kepala Bappedalitbang, Dr Ir Remus Hasiholan Pardede MSi; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Drs Khairul Azman MAP; dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.