Operasi Lilin 2024 Mulai 21 Desember 2024 - 2 Januari 2025

Pj Bupati: Waspadai Berbagai Potensi Kerawanan

Diskominfostan, Jumat 20 Desember 2024

DELI SERDANG - Puncak arus mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 diperkirakan akan terjadi pada 21 sampai 28 Desember 2024 mendatang. Sedangkan, puncak arus balik diprediksi pada 29 Desember 2024 dan 1 Januari 2025.

Demi menjamin keamanan Nataru, Polri bersama TNI dan stakeholder terkait menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Lilin 2024 yang akan berlangsung selama 13 hari, mulai 21 Desember 2024 sampai 2 Januari 2025.

Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang, Ir Wiriya Alrahman MM dalam sambutannya ketika menjadi pembina Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Tahun 2024 di Lapangan Mapolresta Deli Serdang, Jumat (20/12/2024).

"Untuk itu, saya berharap rekan-rekan TNI/Polri dan stakeholder terkait bisa mewaspadai berbagai potensi kerawanan, baik pada jalur penyeberangan jalur tol dan arteri serta kepadatan penumpang pada transportasi umum," ucap Pj Bupati.

Sesuai penekanan Presiden, Prabowo Subianto dalam Apel Kasatwil Polri, imbuh Pj Bupati, tugas pengamanan Nataru harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Terlebih, pengamanan Nataru yang akan dilakukan bersamaan dengan pengamanan sisa tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, sehingga perlu diantisipasi adanya potensi gangguan lain yang bisa terjadi.

"Perayaan Natal dan Tahun Baru merupakan salah satu agenda nasional yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Perayaan Nataru menjadi momen penting bagi masyarakat untuk beribadah, bersukacita, berlibur dan berkumpul bersama keluarga, sehingga akan berdampak pada peningkatan mobilitas serta aktivitas masyarakat secara masif di berbagai daerah," jelas Pj Bupati.

Hal tersebut sejalan dengan survei yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, di mana potensi pergerakan masyarakat diperkirakan mencapai 110,67 juta jiwa meningkat sebesar 2,83 persen atau 3,04 juta orang dibanding tahun sebelumnya.

Operasi Lilin 2024 akan melibatkan 141.605 personel gabungan terdiri dari 75.447 personel Polri, 13.826 personel TNI dan 52.332 personel dari stakeholder terkait.

"Selain itu, terdapat tambahan 67.030 personel TNI untuk perbantuan, sehingga total terdapat 80.856 personel TNI yang disiagakan dalam operasi ini," rinci Pj Bupati.

Selanjutnya, Polri telah membangun 2.794 posko terdiri dari 1.852 Pos Pengamanan (Pos PAM), 735 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan 207 pos terpadu yang tersebar di seluruh wilayah guna menjamin keamanan pada 61.452 objek pengamanan, seperti gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun pelabuhan bandara, tempat wisata maupun lokasi perayaan tahun baru.

"Tentunya, pos yang tergelar ini diharapkan mampu memberikan pelayanan prima dan pengamanan optimal bagi masyarakat," harap Pj Bupati.

Menindaklanjuti hal tersebut juga, Polri melalui Kepolisian Lalu Lintas (Polantas) bersama Bina Marga telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur tentang pembatasan operasional angkutan barang, penerapan rekayasa lalu lintas, penyeberangan laut nilai delaying system dan buffer zone, pemberhentian sementara pekerjaan proyek konstruksi dan penutupan serta pengalihfungsian sementara lokasi penimbangan kendaraan.

Kebijakan tersebut diharapkan bisa mendukung terwujudnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) baik saat arus mudik maupun arus balik.

Untuk itu, pedoman SKB tersebut untuk segera dikoordinasikan dengan penerapan regulasi yang berlaku serta menyosialisasikan secara masif di berbagai saluran, termasuk media mainstream dan sosial.

Selanjutnya, keamanan penyelenggaraan ibadah juga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Selain itu, pelibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk ikut serta dalam kegiatan pengamanan, sehingga dapat meningkatkan tenggang rasa dan toleransi beragama.

"Kita harus mampu menjamin seluruh rangkaian ibadah maupun perayaan tahun baru berjalan aman dan kondusif tanpa adanya gangguan sekecil apa pun. Berkaitan dengan kejahatan konvensional, lakukan pemetaan dan patroli rutin dengan melibatkan Pengamanan (PAM) Swakarsa, utamanya pada jam dan lokasi rawan," ajak Pj Bupati.

Selain itu, fasilitas penitipan kendaraan masyarakat pada kantor kepolisian guna memberi rasa aman bagi masyarakat yang berpergian dalam waktu lama. Terkait bencana alam, lakukan langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan cuaca ekstrem melalui kerjasama dengan TNI pemerintah daerah (Pemda), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan stakeholder terkait.

"Pastikan kesiapan Tim Tanggap Bencana, tim rehabilitasi dan bantuan darurat pada seluruh wilayah rawan bencana guna menjamin terlaksananya quick respons dalam memitigasi dampak bencana," lanjut Pj Bupati.

Selanjutnya, seluruh pelaksanaan tugas di lapangan harus disertai dengan strategi komunikasi publik yang baik, pastikan masyarakat bisa mengetahui informasi terkait layanan dan penerapan pengaturan rekayasa arus lalu lintas, sehingga seluruhnya dapat melayani dengan baik

Ikut serta pada apel tersebut, Wakapolresta Deli Serdang, AKBP Juliani Prihartini SIK MH; Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, H Khoirum Rijal ST MAP; Kepala Dinas Perhubungan, Suryadi Aritonang SSos MSi; Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), Marjuki SSos MAP; Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kurnia Boloni Sinaga SSTP; Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Janso Sipahutar ST MT; para pejabat TNI, Polri dan instansi lainnya.