Inflasi Deli Serdang Terendah di Sumut & Nasional

Diskominfostan, Rabu 23 Oktober 2024

JAKARTA - Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang, Ir Wiriya Alrahman MM mengikuti Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Tugas Penjabat Kepala Daerah Triwulan II di Ruang Rapat Pertemuan Utama, Lantai 8, Kantor Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Di hadapan Tim Evaluator Itjen Kemendagri, Pj Bupati menjelaskan lima dari 10 indikator penilaian, yaitu inflasi, stunting, pengangguran, penyerapan anggaran dan kemiskinan ekstrem.

Inflasi di Kabupaten Deli Serdang secara Year on Year (Yo-Y) per September 2024 sebesar 0,88 persen dibandingkan per Juni 2024 sebesar 3,37 persen.

"Inflasi di Deli Serdang terendah di antara Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan nasional. Namun, secara Month to Month (M-to-M) terjadi deflasi, yaitu per September 2024 sebesar 0,29 persen dan Year to Date (Y-to-D) per September 2024 sebesar 0,37 persen," jelas Pj Bupati.

Penyebab utama inflasi adalah cabai merah, bawang merah cabai rawit. Namun harga di Deli Serdang, tidak anjlok dan aman terkendali karena masih di harga Rp20 ribuan untuk cabai merah, bawang merah dan cabai rawit.

Upaya yang sudah dilakukan antara lain, pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) secara rutin dan High Level Meeting (HLM), operasi pasar dan gerakan pasar murah, penanaman cabai merah bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara untuk luas tanam 10 Hektare (Ha), pemantauan harga harian di pasar dan publikasi harga bahan pokok melalui media massa dan nasional.

Selanjutnya, mengenai stunting. Deli Serdang di triwulan pertama sebanyak 570 bayi di bawah lima tahun (balita) atau 0,42 persen dan setelah dilakukan intervensi serentak serta kegiatan lainnya, di triwulan kedua turun menjadi 352 balita atau 0,26 persen dari sekitar 15 ribu balita.

"Kami berupaya angka stunting ini terus menurun sampai hilang. Kami ingin menghilangkan stunting, bukan menurunkan angkanya dengan upaya dan kegiatan yang melibatkan pihak desa dengan dana desanya, Bank Sumut, sampai bapak asuh untuk anak stunting bagi para pejabat di Deli Serdang," papar Pj Bupati.

Selanjutnya tentang pengangguran. Jumlah pengangguran di Deli Serdang mengalami penurunan. Pada tahun 2023, angka pengangguran sebanyak 86.572 orang dan per September 2024, terjadi penurunan sebesar 41.502 orang.

Upaya yang telah dilakukan, yaitu telah dibentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri di Kabupaten Deli Serdang yang anggotanya terdiri dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan perusahaan guna mendapat informasi kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), meningkatkan pelayanan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Kemudian juga, telah dilakukan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan empat perusahaan tentang pelatihan, penempatan, produktivitas dan hubungan industrial dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan lainnya.

Lalu, untuk kemiskinan ekstrem. Berdasarkan surat Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perihal pemberitahuan hasil perhitungan estimasi angka kemiskinan ekstrem, tahun 2023 jumlah penduduk miskin ekstrem Kabupaten Deli Serdang adalah nol jiwa.

"Tetapi kami tetap mendata, walaupun kemiskinan ekstrem di Deli Serdang nol, namun tetap ada kemiskinan namun tidak ekstrem," tegas Pj Bupati.

Di sisi lain, Kabupaten Deli Serdang juga telah melakukan upaya mengatasi kemiskinan ekstrem, yaitu melakukan verifikasi lapangan terhadap warga miskin melalui tim dari Dinas Sosial Deli Serdang, pemberian bantuan sosial (bansos) kepada warga miskin yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT),

"Pembangunan 31 unit rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kecamatan Beringin, Labuhan Deli, Bangun Purba, Hamparan Perak, Sunggal, Batang Kuis, STM Hulu dan Pantai Labu sebagai upaya pengentasan kemiskinan, penyerahan Bantuan Hibah untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), pemberian bantuan Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dan lainnya," terang Pj Bupati.

Selanjutnya, penyerapan anggaran. Telah terjadi peningkatan penyerapan anggaran. Di triwulan kedua tahun 2024, penyerapan anggaran mengalami kenaikan sejumlah 31,46 persen dan pada triwulan ketiga tahun 2024 jumlahnya sebesar 57,21 persen.

Upaya yang telah dilakukan agar penyerapan sesuai target dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yaitu dengan mengoptimalkan capaian/realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melaksanakan rapat evaluasi capaian PAD secara berkala, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), sehingga pembayaran belanja APBD lebih terencana dan terukur, melakukan monitoring kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait penerimaan dan pengeluaran kas daerah setiap minggu.

Percepatan proses penatausahaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang melalui aplikasi sipd-deliserdang sebagai pendamping aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Melakukan koordinasi dengan pemerintah atasan, baik provinsi maupun pusat terkait, percepatan penyampaian syarat salur kepada kementerian terkait dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi, instruksi Bupati agar organisasi perangkar daerah (OPD) melaporkan realisasi kemajuan fisik dan keuangan setiap bulan sebagai upaya monitoring dan memberikan teguran kepada OPD dengan realisasi belanja terendah.

Tim Itjen Kemendagri yang hadir pada Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Tugas Penjabat Kepala Daerah Triwulan II tersebut, Inspektur I Itjen Kemendagri, Brigjen Pol Rustam Mansur SIK; PPUPD Ahli Utama Itjen Kemendagri, Drs Azwan MSi; Plh Inspektur II Itjen Kemendagri, Dr Ihsan Dirgahayu SSTP MAP dan lainnya.

Mendampingi Pj Bupati, Pj Sekretaris Daerah (Sekda), Dr Drs H Citra Effendi Capah MSP; Inspektur, H Edwin Nasution SH; Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Daerah, Penelitian dan Pembangunan (Bappedalitbang), Dr Ir Remus H Pardede MSi, dan lainnya.