Forum Perangkat Daerah Bagian Penting Proses Perencanaan Pembangunan
Diskominfostan, Rabu 12 Februari 2025
LUBUK PAKAM - Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Selain itu juga sebagai wadah koordinasi antar-perangkat daerah.
"Pertemuan ini memiliki peran strategis dalam menyusun kebijakan dan program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta visi pembangunan kabupaten Deli Serdang," kata Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang, Ir Wiriya Alrahman MM ketika membuka Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Penyampaian Paparan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2026 oleh Kepala Perangkat Daerah di Aula Cendana, Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (12/2/2025).
Dalam forum itu, Pj Bupati menggarisbawahi beberapa hal, antara lain sinkronisasi program prioritas. Dalam hal ini, perangkat daerah harus menyelaraskan program dan kegiatan agar efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2026 dan visi misi Bupati terpilih.
"kita juga harus memastikan program yang direncanakan memberi dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi dalam pelayanan publik," tegas Pj Bupati.
Kedua adalah optimalisasi anggaran dan sumber daya. Untuk itu, setiap perangkat daerah harus mampu mengelola anggaran dan sumber dayanya secara transparan, akuntabel, berorientasi hasil serta berbasis kebutuhan nyata di masyarakat.
Ketiga, kolaborasi dan sinergi. Tidak ada satu pun perangkat daerah yang bisa bekerja sendiri. Sinergi dan koordinasi antar-perangkat daerah menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan. Selain itu, penting untuk terus menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akademisi, masyarakat, komunitas dan media, guna mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Selanjutnya, inovasi dan digitalisasi layanan publik. Era digital menuntut untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Mari gunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan," imbau Pj Bupati.
Terakhir, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan harus memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya.
"Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan yang semakin kompleks," ajak Pj Bupati.
Perlu diketahui, program, kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang akan diprioritaskan pada tahun 2026, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan tahun kedua RPD Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2026 dan visi misi Bupati terpilih.
Tema yang direncanakan pada tahun 2026 adalah Penguatan Integrasi Pembangunan Daerah yang Sehat, Inklusif dan Berkelanjutan, dengan empat prioritas pembangunan, yakni peningkatan reformasi birokrasi melalui pelayanan publik yang sehat dan berkualitas; peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya; pembangunan ekonomi yang sehat, berkualitas dan inklusif, dan pembangunan lingkungan yang sehat, aman, nyaman dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), Dr Ir Remus Hasiholan Pardede MSi menerangkan, forum perangkat tersebut bertujuan untuk membahas dan menyempurnakan rancangan Renja perangkat daerah guna penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026.
"Kami berharap melalui forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah ini, kita dapat menyempurnakan rancangan Renja perangkat daerah guna penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Deli Serdang yang lebih terukur dan berdaya guna," ungkap Kepala Bappedalitbang selaku panitia.
Turut hadir di forum tersebut, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Deli Serdang, Dr Drs H Citra Effendi Capah MSP, para staf ahli, asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lainnya.